Kabupaten Bonebolango
081317600330

PENGUATAN LAYANAN PUBLIK

UNIT PENGUATAN LAYANAN PUBLIK
PENGUATAN LAYANAN PUBLIK

Maklumat pelayanan merupakan bentuk legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, perlindungan atau pengayoman, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, mengajukan keluhan, pengaduan dan melakukan pengawasan

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT (LAPOR) DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SPAN) KABUPATEN BONE BOLANGO

Bahwa Untuk mewuJudKan Kepastian tetang tanggung Jawab, KewaJiban
dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada
Inspektorat Kabupaten BoneBolango dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan
pemerintah sesuai dengan asas asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik

1. PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan PERMENDAGRI Nomor 59 T ahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja lnspektorat Kabupaten Bone Bolango;

1.Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien
merupakan bagian dari komitmen lnspektorat Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
2.Bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan
masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat lnspektorat Kabupaten Bone Bolango.
3.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
Dalam rangka mewujudkan keterbukaan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang­undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik.

Pengukuran IKM Bone Bolango terhadap layanan lnspektorat Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dilakukan dalam 1 (satu) indikator yaitu pengawasan kegiatan pembangunan.

VIDEO DOKUMEN
ANDA MEMASUKI

ZONA INTEGRITAS

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI